https://www.riaulapor.com


  • Copyright © riaulapor.com
    All Right Reserved.
    By : Aditya

    Diduga Klaim Tanah Pesantren Riyadlut Tauhid, Forwadik Riau Tuding Pemko Pekanbaru Acuh Kelangsungan Pendidikan

    Dokumentasi Istimewa - Yayasan Riyadlut Tauhid

    RiauLapor.com, Pekanbaru - Forum Wartawan Pendidikan (Forwadik) Riau mengecam keras tindakan sewenang-wenang Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru yang telah mengklaim tanah milik Yayasan Riyadlut Tauhid di Jalan Kampung Badak RT. 02, RW. 03 Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru seluas 10.500 meter.

    Forwadik Riau menilai tindakan Pemko Pekanbaru sewenang-wenang terhadap klaim tanah tersebut, menurutnya, berdasarkan informasi di Ponpes, belum pernah ada pemberitahuan atau kesepakatan antara Pemko dengan Ponpes soal membebaskan lahan yang dijadikan jalan tersebut.

    Menurutnya, Pemko melalui Dinas PUPR sudah tidak bisa ditolerir, karena di tanah itu sudah berdiri Pondok Pesantren Riyadlut Tauhid sejak tahun 2010. Ponpes adalah salah satu lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang Islami.

    “Ini benar-benar perbuatan yang semena-mena. Seakan Pemko Pekanbaru melalui tangan Dinas PUPR Pekanbaru ini sudah tidak memilah lagi mana yang akan disikat. Main hantam kromo saja,” ujar Ketua Forwadik Riau, Munazlen Nazir didampingi Ketua Bidang organisasi Forwadik Riau, DS Sigalingging serta Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Berti Sitanggang, pada media, Jumat (13/1/2023).

    Dijelaskannya, Ponpes Riyadlut Tauhid berdiri di atas tanah seluas 40,165 meter. Merupakan tanah wakaf dari Muhammad Nur kepada Yayasan Riyadlut Tauhid pada tahun 2010. Berdasarkan Surat Keterangan No. 82/01-03-1971 tanah dengan luas 40.165 meter terletak di Desa Sail dengan ukuran, panjang 290 meter, lebar 138,5 meter, dan luas 40.165 meter terletak di RT 02 RW 03 Kelurahan Desa/Kel. Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

    Adapun batas-batas tanah tersebut yaitu di sebelah Timur dengan jalan 70 meter, sebelah Barat dengan tanah Muhammad Nur, sebelah Utara dengan M. Basir / Abdul Gani MY dan sebelah Selatan dengan tanah milik Sadin /Dariah.

    Bahkan pihak Ponpes Riyadlut Tauhid telah mengurus legalitas  tanah tersebut dengan penandatangan surat wakaf dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2010, dimana Muhammad Nur (Wakif atau Pemberi Wakaf) mengikrarkan wakaf yakni tanah tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan kepada Yayasan Riyadlut Tauhid yang diwakilkan Ujang Saepul Milah (Nadzir) yang dimuat dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/10/08 Tertanggal 11 Oktober 2010, dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

    Diungkapkan, pihak Ponpes menyampaikan pada mereka, "Tanah tersebut didapatkan berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W5/10/08 Tertanggal 03-11-1431 H tertanggal 11 Oktober 2010, oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Akta Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Tenayan Raya Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau yang menyatakan, mengesahkan Ujang Saepul Milah selaku Ketua Nadzir.”

    Namun, "Sejak mereka melakukan gugatan kepada Pemko Pekanbaru dan PUPR Pekanbaru akhir tahun 2021 dan telah teregister di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Perkara 273/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 29 Desember tahun 2021 melalui kuasa hukumnya Law Firm YK And Partner, pihak Pemko Pekanbaru tidak pernah surut keinginannya untuk tetap mencaplok tanah Ponpes tersebut untuk dijadikan jalan menuju Perkantoran Tenayan Raya yang dibangun Pemko dengan dana multiyears sekitar Rp. 1,4 triliun lebih".

    “Pihak Pemko melalui Dinas PUPR telah meratakan tanah milik Ponpes tanpa seizin pihak Ponpes. Tapi saat gugatan mereka masuk PN, mereka malah dikalahkan pengadilan. Pasalnya saat di persidangan, muncul surat jual beli antara Pemko Pekanbaru dengan pihak lain yang tidak diketahui pihak Ponpes, dan diduga adalah fiktif sebagai upaya Pemko dalam hal ini Dinas PUPR Kota Pekanbaru merampok tanah pesantren itu,” ungkap Munazlen Nazir.

    Ditegaskannya, bagi Forwadik Riau, masalah PN dan putusannya adalah wewenang PN dan mereka tidak akan ikut campur tangan. Tapi yang mereka kritisi adalah sikap Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR Pekanbaru.

    “Jika tidak bisa mendirikan pendidikan apalagi pendidikan agama Islam, janganlah menghancurkan yang sudah ada. Ini bukan pimpinan yang baik lagi di negeri bermarwah Melayu Riau yang Islami ini. Sungguh-sungguh sangat disayangkan,” pungkasnya.