https://www.riaulapor.com


  • Copyright © riaulapor.com
    All Right Reserved.
    By : Aditya

    DPRD Kota Pekanbaru Kecolongan Terkait Pengadaan Mobil Sedot Lumpur

    Ketua Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan.

    / Pekanbaru

    Pekanbaru, RiauLapor.com -- DPRD kota Pekanbaru melalui komisi IV yang membidangi pengawasan untuk Dinas PUPR seolah kecolongan atas pengadaan kontrak mobil sedot lumpur yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Pekerjaan Ruang (PUPR) kota pekanbaru.

    Hal itu terungkap saat dikonfirmasi media melalui Ketua komisi IV DPRD kota Pekanbaru Nurul Ikhsan, Dia mengaku tidak mengetahui adanya proses kontrak yang sedang berlangsung di lingkungan Dinas PUPR kota pekanbaru.

    "Gak tahu kita bang adanya lelang ini," kata Nurul Ikhsan menjawab pertanyaan awak media riaulapor.com, pada hari jum'at 29/06/2024.

    Baca Juga: Harga Fantastis, Pengadaan Mobil Sedot Lumpur Dinas PUPR Pekanbaru Dikerjakan Perusahaan Daftar Hitam LKPP

    Ditambahkannya, dia hanya mengetahui usulan mobil dump untuk angkutan operasional tali tidak untuk usulan pengadaan mobil sedot lumpur (Combi Jetting).

    "Tapi seingat saya usulan ini gak ada, yang ada mobil dump untuk operasional angkutan OP (Operasional)," tambah Nurul Ikhsan anggota dewan dari partai gerindra ini.

    Sementara itu Kadis PUPR kota Pekanbaru Edwar Riansyah hanya diam ketika dikonfirmasi awak media terkait ketidaktahuan komisi IV DPRD kota Pekanbaru.

    Seperti di informasikan pada pemberitaan sebelumnya, dari penelusuran media, Dinas PUPR kota Pekanbaru melakukan pengadaan mobil sedot lumpur (Combi Jetting) dan telah menunjuk PT Garis Harmoni yang masuk daftar hitam sebab tidak memenuhi syarat vendor sesuai keterangan dari e-katalog pada 06 maret 2024.

    Baca Juga: Pengadaan Mobil Sedot Lumpur, Dr Panca: Pemerintah Tidak Boleh Bermitra dengan Perusahaan yang di Blacklist

    Diketahui, alasan di blacklist PT Garis Harmoni berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Tahun 2023 bahwa Pengelola Katalog Elektronik Nasional telah melakukan penurunan pencantuman produk/penonaktifan produk pada sistem e-purchasing dikarenakan terdapat temuan diantaranya: Substitusi Produk Impor/ Ketidaksesuaian Informasi TKDN dan/atau Ketidaksesuaian Kategori, sehingga memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 maka penyedia dikenakan sanksi pada tanggal 15 februari 2024.

    Kemudian jika didasari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) nomor 17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah disebutkan sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.