https://www.riaulapor.com


  • Copyright © riaulapor.com
    All Right Reserved.
    By : Aditya

    Bantah Pembangunan Toilet Fiktif, Sekretaris Bapenda Pekanbaru: Barangnya Ada

    Sekretaris Bapenda Pekanbaru, Ade Rinaldi saat menunjukkan kondisi toilet yang telah direnovasi, Jumat (5/7/2024).

    Pekanbaru, RiauLapor.com -- Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Ade Rinaldi membantah adanya pembangunan Toilet Fiktif seperti yang dilaporkan oleh salah satu LSM ke Polresta Pekanbaru.

    Ade Renaldi mengatakan, toilet yang dipermasalahkan tersebut bukanlah dalam bentuk pembangunan, melainkan renovasi.

    "Toilet yang dipermasalahkan itu berada di lantai 1 yang anggaran renovasinya dianggarkan pada tahun 2024. Sedangkan toilet di lantai 2 gedung Bapenda Pekanbaru yang pengerjaannya sudah rampung menggunakan anggaran tahun 2023 kemaren," kata Ade Rinaldi saat dijumpai wartawan diruang kerjanya, Jumat (05/07/2024).

    Ade menjelaskan bahwa toilet yang dilaporkan ke Polresta Pekanbaru tersebut bukanlah fiktif, melainkan dalam keadaan renovasi. Dia mengatakan, informasi yang beredar adalah toilet di lantai 1 bukan di lantai 2.

    "Saya bisa jelaskan, itu (toilet, red) tidak fiktif. Barangnya ada, kita hargai panggilan Polresta Pekanbaru karena laporan dari masyarakat. Polresta memanggil saya pada Senin kemarin. Saya sudah jelaskan dan saya sudah bawa dokumennya ke Polresta," kata Ade Rinaldi.

    Ade mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan hal itu ke Polresta Pekanbaru terkait kapasitasnya sebagai PPTK. Dia dimintai keterangan bersama pejabat pengadaan Bapenda Pekanbaru.

    "Sementara yang di laporkan itu merupakan toilet di lantai 1 bukan di lantai 2. Anggaran renovasi toilet tersebut berkisar sekitar Rp200 juta. Itu bukan pembangunan, dia direhab (renovasi). Dulu disini ada tiga instansi, di lantai dua ini dulu dihuni Disperindag sama Koperasi. Setelah ditinggalkan pindah ke kantor di Tenayan, lantai dua ini rusak berat. WC dan toilet tidak bisa digunakan, itu kami rehab di tahun 2023 untuk di lantai dua," ungkap Ade.

    Terkait toilet ini, tambah Ade, tim dari Inspektorat akan melakukan audit pemeriksaan dalam waktu dekat. Kata dia, pada audit reguler tahun 2023 lalu, BPK tidak menemukan adanya penyelewengan dalam proyek pengadaan di Bapenda Pekanbaru.

    "Pada audit reguler BPK tidak ada temuan terkait pengadaan kami. Toilet ini hanya rehab, bukan pembangunan, dan pengerjaan renovasinya di lantai dua sudah selesai semuanya. Yang di lantai 1 itu (dianggarkan, red) di tahun 2024,"

    "Kami menghormati prosesnya dan akan kami siapkan dokumennya. WC di pagu sekitar Rp200 juta dan merupakan proyek penunjukan langsung (PL)," sambung Ade.

    Ade menambahkan, pihaknya siap bekerja sama dengan kepolisian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

    "Saya siap bekerja sama dan siap menyerahkan data apa yang diminta dan kita tunggu hasil audit inspektorat," tutup Ade.

    Berita Sebelumnya, Satreskrim Polresta Pekanbaru tengah mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hingga saat ini polisi telah periksa 7 orang saksi.

    Hal itu dibenarkan Kasat Reskrim Polresta, Kompol Bery Juana Putra saat dihubungi melalui telpon genggam, Kamis (04/07/2024).

    "Benar itu masih lidik. Saat ini kita masih mendalaminya," katanya.

     

    Hingga saat ini kata Bery, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang saksi.

    "Sejauh ini sudah 7 orang saksi yang kita mintai keterangan," terangnya.

    Tujuan orang saksi tersebut kata Bery mulai dari Bapenda Kota Pekanbaru hingga pihak lainnya termasuk Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Ade Rinaldi.

    "Tujuan orang itu mulai dari Bapenda hingga pemeriksaan pihak lainnya," pungkas Bery.

    Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Satreskrim Polresta Pekanbaru menerima laporan soal perbaikan toilet yang dianggarkan tahun 2023 yang diduga fiktif.

    Pemeriksaan dilakukan terkait perbaikan toilet yang diduga fiktif. Polisi juga telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut.***